Ticker

6/recent/ticker-posts

RESMI CABUT PEMBERLAKUAN PPKM, JOKOWI SEBUT SATGAS COVID-19 TETAP ADA

Gambar : Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Negara terkait pencabutan PPKM.

 

Jakarta |Satamexpose.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi umumkan pencabutan kebijakan PPKM. Namun Jokowi tetap mewanti-wanti agar tetap waspada.

"Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yaang tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022, jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat " ujar Jokowi dalam jumpa pers melalui YouTube Sekretariat Presiden , Jumat (30/12).

Kendati demikian, Jokowi menyatakan Satgas COVID-19 tetap ada selama masa transisi.

"Dalam masa transisi ini satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat," kata Jokowi.

Pencabutan mencabut PPKM menurutnya dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian selama 10 bulan.

"Dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali, per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Setelah mengkaji selama 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada pemerintah memutuskan mencabut PPKM," paparnya.

Kendati demikian, dia meminta masyarakat tetap waspada dan hati-hati serta tetap memiliki kesadaran dalam menghadapi risiko COVID-19.

Berikut ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait pencabutan PPKM:

Assalamualaikum wr wb. Bapak ibu sebangsa dan setanah air, alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya.

Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita.

Kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022 kasus harian 1,7 kasus per satu juta penduduk. Positivity rate mingguan 3,35% tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%.

Dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1. Dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah.

Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada. Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Yang tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022.

Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada.

Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus tetap digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan.

Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster dan masa transisi ini, satgas COVID-19 dan daerah tetap dipertahankan untuk penyebaran yang cepat. Jadi satgas daerah tetap ada selama masa transisi.

Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini saya perlu saya sampaikan jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos selama PPKM tetap akan dilanjutkan di tahun 2023. Bantuan vitamin dan obat-obatan tetap ada di faskes yang ditunjuk.

Dan beberapa insentif-insentif pajak akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga tuhan yang mahakuasa senantiasa meridhoi upaya bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.
(**)