Belitung|Satamexpose.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Belitung, Rabu(27/12) sekira pukul 10.00 WIB.
Aksi damai yang diberi judul "Ucapan Terima Kasih untuk Negara,'" diikuti warga tujuh desa di Kecamatan Membalong yang terdampak masalah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Foresta Lestari Dwikarya.
.
Para pengunjuk rasa yang minta kejelasan atas tuntutannya terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Foresta Lestari Dwikarya harus menunggu di halaman Kantor Bupati Belitung beberapa saat sebelum akhirnya Bupati menemui mereka dengan pengawalan anggota kepolisian dan Satpol PP untuk berdialog.
Sanem, sapaan akrab Bupati Belitung mengaku pihaknya telah melakukan upaya penyelesaian
Bupati mengemukakan upaya penyelesaian masalah warga atas PT Foresta Lestari Dwikarya telah coba dikomunikasikan dengan berbagai pihak, mengingat tuntutan terkait pengukuran ulang luasan hak guna usaha (HGU) perusahaan.
"Kewenangan mengukur (luasan HGU) kalau kurang dari 25 hektare kewenangan kabupaten, 25-250 hektare kewenangan provinsi, tapi kalau lebih dari 250 hektare ke atas kewenangan pusat dan semua itu sudah kami sampaikan, bahkan sudah koordinasi ke kementerian ATR/BPN dan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Destika Efenly turut pula menjelaskan kewenangan yang menjadi kendala dalam pemenuhan tuntutan masyarakat.
"Surat dari tim terpadu bentukan Pj Gubernur Babel terdahulu untuk pengukuran ulang HGU telah disampaikan ke Kementrian ATR/BPN telah dilayangkan, namun memang belum ada responsnya," tambah Destika.
Menurutnya mungkin dikarenakan terjadinya penggantian Pj Gubernur dan dirinya mengaku belum sempat berkomunikasi dengan PJ yang baru.
"Saya harap dinas provinsi dapat berkomunikasi dengan Pj yang baru, mudah-mudahan ada jalan keluar," ujar Destika di depan massa aksi damai.
Sementara itu, Minggu selaku Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB), mengaku tak puas, mengingat tidak apa yang menjadi tuntutan masyarakat dianggap tidak dibahas.
"Kami seolah diajak ngobrol di warung kopi, tuntutan perjuangan kami terhadap 11 rekan kami yang ditahan tidak dibahas dan apa saja yang dilakukan dinas serta BPN juga tidak jelas, ujarnya.
Menurutnya, warga merasa kehilangan sosok pemimpin dan tujuan aksi kali ini adalah untuk
menuntut tanggung jawab bupati atas konflik dan permasalahan yang sudah terjadi.
"Bupati dan DPRD seolah-olah dalam hal ini hilang, sehingga kami menuntut sosok pemimpin untuk mendukung yang menjadi poin tuntutan kami," tandas Minggu.
Massa membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB, setelah bertahan selama tiga jam di halaman Kantor Bupati Belitung pasca audensi dengan Bupati.
Adapun lima poin tuntutan Forum Perjuangan Masyarakat Belantu yaitu :
1. Mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas produksi PT Foresta Lestari Dwikarya hingga konflik dengan masyarakat selesai.
2. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka sertifikat HGU PT Foresta Lestari Dwikarya.
3. Mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aktivitas PT Foresta Lestari Dwikarya yang menyerobot tanah masyarakat yang berada di luar HGU dan memaksa perusahaan untuk mengembalikan dan memulihkan tanah di luar haknya tersebut.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk memaksa PT Foresta Lestari Dwikarya memberikan plasma sekurang-kurangnya 20 persen di dalam HGU.
5. Mendesak pemerintah daerah untuk memaksa PT Foresta Lestari Dwikarya melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan akibat ulah perusahaan tersebut. (ram).
