September 03, 2019

PENGHAPUSAN ZONASI PERTAMBANGAN LAUT SELAMATKAN 6.500 NELAYAN BELTIM, TAK BERARTI PENDAPATAN DAERAH HILANG

Miftahudin saat orasi penolakan kapal isap di Beltim.

MANGGAR, SATAMEXPOSE.COM – Penghapusan zonasi tambang di perairan Belitung Timur dinilai sebagai langkah positif untuk menyelamatkan sebanyak 6.500 nelayan.

Aliansi Nelayan Pulau Belitong Bersatu Miftahudin mengatakan, hal ini lebih baik ketimbang menyelamatkan 1.800 karyawan perusahaan plat merah. Ia meminta DPRD Provinsi Babel mengambil langkah bijak dalam pertimbangan ini.

“Menghapus Zonasi Tambang di Belitung Timur itu justru menyelamatkan 6500 nelayan. Justru sangat keliru sekali demi menyelamatkan 1800 karyawan plat merah, DPRD provinsi mengabaikan masyarakat nelayan, umkm dan pariwisata,” sebut Miftahudin.


Ia memaparkan, jika menambang di sungai saja tidak akan bisa mendapatkan izin eksploitasi, maka seharusnya di laut juga diperlakukan demikian. Ia beralasan karena sampai saat ini belum ada tekhnologi tambang laut yang tidak mengubah warna air, tidak menghasilkan limbah logam berat/lumpur dan mengubah struktur dasar laut.

“Dan sampai saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum belum mampu untuk menertibakan praktek illegal mining di laut. Jangan sampai karena ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan pekerjaan yang layak terhadap masyarakat, maka alam yang menjadi korban,” jelas Miftahudin.


Menyikapi oknum LSM di Beltim yang menolak pencabutan IUP laut dalam Raperda RZWP3K, Miftahudin mengatakan, DPRD provinsi perlu benar-benar cermat dalam menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh kelompok tersebut.

Menurutnya DPRD perlu mengecek mengenai struktur dan kegiatan organisasi LSM tersebut, mengecek aspirasi yang disampaikan apakah benar-benar mewakili masyarakat Belitung Timur pada umumnya.

“Jangan sampai karena adanya kepentingan Ketua LSM dan beberapa orang saja maka aspirasi ini digeneralisir menjadi aspirasi masyarakat Belitung Timur pada umumnya,” tambah Miftahudin.


Miftahudin juga menyampaikan perlu adanya cek dan ricek dari DPRD terkait sumber dana untuk biaya operasional dalam mendukung adanya zonasi tambang laut ini.

“Jangan sampai karena adanya kepentingan korporasi besar, maka ada korporasi besar yang membiayai aktivitas mereka. DPRD juga perlu mengecek apa benar mereka ini memang asal Belitung Timur dan memiliki KTP Belitung Timur,” ujar Miftahudin.

Pernyataan dihapusnya IUP laut akan menghilangkan sumber penghasilan daerah dan Negara disebut Miftahudin sebagai kekeliruan besar. Menurutnya laut akan tetap dapat memberikan sumber penghasilan kepada daerah dan negara melalui sektor perikanan, UMKM dan pariwisata.

“Seharusnya Komite Nasional Penyelamatan Aset Daerah ini tegas melawan illegal mining yang terjadi di Hutan Lindung dan Daerah Aliran Sungai jika berbicara soal Aset Daerah dan Negara. Kemana mereka selama ini? Ini kan menjadi pertanyaan untuk kita semua, kepentingan siapa yang sebenarnya yang mereka bela?” kata Miftahudin. (pfn)


Portal Media Online Masa Kini Yang Menyajikan Berita Aktual, Kredibel, Independen dan Terpecaya .Apabila terdapat kesalahan, koreksi, duplikasi dan atau mengandung informasi yang bersifat palsu atau tidak benar (Hoax) dapat menghubungi Tim Redaksi melalui kontak yang tersedia. Terima Kasih telah menjadi pembaca setia SATAMEXPOSE.COM.