Belitung | Satamexspose.com - Suasana Kedai Kopi Alibaba yang sedang ramai pengunjung mendadak berubah pada Rabu (5/8) pekan lalu, ketika rombongan dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan datang untuk melaksanakan agenda pencocokan objek eksekusi (konstatering), Selasa (11/8).
Bapak Ali selaku pemilik kedai sekaligus pemilik tanah dan bangunan tempat usahanya berdiri, mengaku terkejut karena lokasi usahanya ditunjuk sebagai salah satu objek yang akan dicocokkan dalam rangka pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tdn.
Pelaksanaan konstatering tersebut dihadiri oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kantor Pertanahan/BPN, Kepolisian, Kelurahan Kota, Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, serta Kuasa Hukum Termohon Eksekusi.
Menurutnya, ia tidak pernah mengetahui adanya sengketa yang berkaitan dengan tanah dan bangunan miliknya, sehingga ia merasa keberatan dan menolak pihak rombongan konstatering untuk masuk.
Dirinya juga mempertanyakan dasar data yang digunakan dalam proses tersebut, sehingga tanah yang dikuasainya ikut masuk dalam objek yang diperiksa saat konstatering serta meminta penjelasan mengenai asal-usul peta, dokumen, atau data yang menjadi acuan sehingga tanah miliknya menjadi objek pelaksanaan konstatering.
Bapak Ali juga sempat menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya.
"Saya berharap setiap pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lebih cermat dengan memastikan identitas objek terlebih dahulu, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kaitan dengan perkara tidak ikut terdampak atau dirugikan," katanya.
Sementara itu, Panitera PN Tanjungpandan, As'ad Suryo Hatmojo, SH, saat itu mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam tahapan eksekusi perkara.
Sedangkan Kuasa Hukum Termohon Eksekusi yang turut mendampingi jalannya konstatering membenarkan bahwa pihaknya sejak awal telah beberapa kali mengajukan keberatan dan permohonan penangguhan eksekusi.
Menurutnya, perkara masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, sementara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan juga masih berlangsung gugatan perlawanan dari pihak ketiga yang mengklaim memiliki objek yang hendak dieksekusi. Namun, permohonan tersebut tetap tidak diindahkan.
Kuasa Hukum Termohon Eksekusi menjelaskan bahwa pelaksanaan konstatering justru memperlihatkan sejumlah persoalan yang selama ini telah menjadi dasar keberatan pihaknya. Salah satunya menyangkut kejelasan objek eksekusi.
Amar putusan maupun penetapan pengadilan dinilai tidak menguraikan secara rinci jenis objek, letak, batas-batas, maupun luas objek yang akan dieksekusi.
Sementara, dalam surat undangan konstatering justru disebutkan objek berupa "tanah dan/atau bangunan", sehingga dinilai tidak sejalan dengan amar putusan.
Selama pemeriksaan di lapangan, menurut Kuasa Hukum Termohon Eksekusi, pada dua objek pertama ditemukan adanya perbedaan nomor sertipikat antara yang tercantum dalam amar putusan dengan dokumen sertipikat.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan/BPN menyatakan dua lokasi yang menjadi objek pelaksanaan konstatering ternyata tidak sesuai dengan data pertanahan yang dimiliki. BPN juga tidak memberikan penjelasan mengenai batas-batas objek karena penunjukan objek eksekusi bukan merupakan kewenangannya.
Temuan yang paling menjadi perhatian adalah ketika salah satu objek yang dilakukan konstatering ternyata mengarah pada tanah dan bangunan milik Bapak Ali yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut. Kondisi itu dinilai semakin memperkuat kekhawatiran adanya kekeliruan dalam penunjukan objek eksekusi yang berpotensi merugikan pihak ketiga.
Selain itu, terhadap objek ketiga juga diajukan keberatan karena di atas tanah tersebut ditemukan adanya bangunan, sementara amar putusan maupun penetapan pengadilan dinilai tidak secara tegas menjelaskan apakah objek yang dimaksud berupa tanah, bangunan, atau keduanya.
Berdasarkan seluruh temuan selama konstatering, Kuasa Hukum Termohon Eksekusi menilai masih terdapat persoalan mendasar mengenai identitas objek, batas-batas, luas, maupun kepastian hukum objek yang hendak dieksekusi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa objek perkara tidak teridentifikasi secara jelas sehingga pelaksanaan eksekusi berpotensi merugikan pihak lain yang sama sekali tidak terlibat dalam sengketa.
Kuasa Hukum Termohon Eksekusi juga menduga kekeliruan tersebut terjadi karena dokumen kepemilikan terhadap objek tidak pernah dibuktikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan setempat selama proses persidangan.
Menurutnya, kondisi itu menyebabkan tanah milik Bapak Ali ikut terseret dan menimbulkan potensi adanya kesalah dan kerugian terhadap pihak ketiga lainnya.
Karena itu pihaknya menilai putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau dieksekusi. (**)
0 Komentar