Belitung Timur | Satamexspose.com - Peringati Hari Mangrove Sedunia,
KUPS Keramat Genting dan Mahasiswa KKN Universitas Jendral Soedirman Dorong Gerakan Sosial untuk Perkuat Perlindungan Ekosistem Pesisir, Senin (27/7).
Melalui diskusi publik bertajuk "Gerakan Sosial dan Ekologi Mangrove: Memaksimalkan Upaya Pemulihan, Perlindungan dan Keberlanjutan Ekosistem Pesisir", KUPS Keramat Genting bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jenderal Soedirman mengajak pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi, dan masyarakat membangun gerakan bersama dalam menjaga mangrove sebagai penyangga kehidupan pesisir.
Kegiatan yang digelar pada Jumat (24/7) di Desa Gantung tersebut dihadiri oleh kelompok nelayan, Pemerintah Kecamatan Gantung, pemerintah desa, aktivis lingkungan, Forum Masyarakat Belitung Bersatu, Forum Masyarakat Sijuk–Badau, serta berbagai unsur masyarakat lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan pembangunan pesisir.
Ketua KUPS Keramat Genting mengatakan bahwa peringatan Hari Mangrove Sedunia tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.
Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga mangrove yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir.
"Kami bersama teman-teman KKN Universitas Jenderal Soedirman menginisiasi diskusi ini karena mangrove merupakan aset penting bagi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang harus dijaga secara bersama-sama," ujarnya.
Sementara itu, Direktur WALHI Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, menilai bahwa perlindungan ekosistem pesisir harus dibangun melalui gerakan masyarakat yang kuat dan berakar pada nilai-nilai lokal.
"Tantangan yang kita hadapi hari ini masih didominasi aktivitas yang bersifat ekstraktif dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Karena itu, gerakan perlindungan mangrove perlu tumbuh dari masyarakat, diperkuat oleh nilai adat, dan dibarengi dengan transisi menuju model ekonomi yang lebih restoratif," ujarnya.
Dari sisi pengelolaan kawasan hutan, Jookie Vebriansyah dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gunung Duren menyampaikan bahwa skema perhutanan sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian hutan.
"Masyarakat memiliki kesempatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu melalui skema perhutanan sosial. Negara terus membuka akses kelola kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan," jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta berharap semangat kolaborasi yang terbangun tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata untuk memperkuat perlindungan mangrove, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendorong kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir di Kabupaten Belitung Timur. (rls/sam)
0 Komentar