 |
| Mobil dinas yang dirusak penambang. IST |
TANJUNGPANDAN, SATAMEXPOSE.COM - Kericuhan antara masyarakat dan petugas Satpol PP dan BLHD Provinsi Babel saat razia Tambang Inkonvensional (TI) Rajuk Ilegal di kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) aliran Sungai Air Sengkelik, Desa Sijuk, Sijuk, Sabtu (2/11/19) mendapat perhatian masyarakat.
Perkumpulan Pemuda Belitung Anjelo Brother Club juga angkat bicara. Auli Amarta anggota Anjelo Brother Club mengatakan lokasi penambangan yang berada di kawasan hutan terlarang memang menyalahi aturan dan melanggar hukum, namun penertiban yang dilakukan dengan cara membakar peralatan untuk menambang juga tidak bisa dibenarkan.
"Kondisi ekonomi yang sulit mungkin membuat masyarakat yang menambang di kawasan terlarang tidak punya pilihan mata pencarian lain. Harga lada yang terus anjlok, pariwisata yang efeknya belum terlalu menyentuh ke lapisan bawah dan belum bisa menopang hidup masyarakat Belitung membuat mereka memilih alternatif untuk menambang guna menyambung hidup sehari-hari," kata Auli.
Auli memaparkan membeli mesin dan peralatan tambang bukanlah hal mudah dan juga murah, untuk satu set perlengkapan TI rajuk yang siap beroperasi harganya tidak kurang dari 30 juta, entah dari mana penambang mendapatkan dana begitu besar, sehingga mereka bereaksi luar biasa marah ketika peralatan tambangnya dibakar oleh petugas saat razia.
"Kerusakan alam yang ditimbulkan dari penambangan ilegal dalam kawasan terlarang juga tidak bisa dihindari, kelangsungan hidup hayati dan masa depan pasca tambang juga perlu difikirkan, seluruh elemen masyarakat pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini dan supaya kejadian ini tidak terulang lagi dikemudian hari," papar Auli.
Sementara itu Riki menjelaskan politik pencitraan oleh pimpinan daerah ini tidak akan membuat kenyang masyarakat, masyarakat butuh makan dan lapangan pekerjaaan, kebijakan ekonomi yang pro rakyat sangat ditunggu oleh masyarakat Belitung saat ini.
"Kenapa sampai Satpol PP provinsi yang turun ke Belitung melakukan razia, itu juga perlu disikapi dan dipertanyakan, apakah aparat penegak hukum di kabupaten ini sudah tidak bisa dipercaya, sampai mereka turun ke lokasi tambang di kawasan terlarang yang ada di Belitung," ujar Riki.
Pasca kejadian ini, Anjelo meminta ketegasan pemerintah maupun aparat penegak hukum agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ia meminta segera lakukan sosialisasi dan tindak tegas penambang yang masih melakukan aktivitas di kawasan terlarang, baik Hutan Lindung (HL) maupun Hutan Produksi (HP).
"Jangan ada tebang pilih dalam melakukan penindakan, yang salah tetap salah, hukum harus ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara pemerintah daerah dan provinsi bersama DPRD harus mampu mencarikan solusi untuk kelangsungan harga lada dan karet yang menjadi unggulan masyarakat provinsi ini, pembukaan lapangan pekerjaan untuk rakyat juga sangat penting bagi masyarakat," pungkas Riki. (als)
