Oktober 02, 2019

SEBANYAK 17.765 RUMAH DI BELTIM TIDAK LAYAK HUNI, USULKAN PRIORITAS PERBAIKAN 373 UNIT RUMAH PADA 2019

Ilustrasi bantuan rumah layak huni di Beltim. Net

MANGGAR, SATAMEXPOSE.COM - Setidaknya ada 13.225 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada lahan milik sendiri dan 4.540 unit RTLH pada lahan milik orang lain di Kabupaten Beltim.

Angka ini mengacu pada basis data RTLH Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Beltim. Sedangkan sebanyak 13.444 unit rumah layak huni (RLH) dan 465 data kurang lengkap.

Dilansir pers rilis Diskominfo Beltim, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman melakukan pembaharuan pendataan bagi kepemilikan rumah setiap kepala keluarga (KK) dan RTLH.

Hal ini untuk mengetahui backlog perumahan atau jumlah rumah yang harus disediakan atau dapat bantuan dari pemerintah. Pendataan yang dimulai awal 2019 ini melibatkan kurang lebih 775 Ketua RT di seluruh desa di Beltim.

Ditargetkan pembaharuan data akan selesai pada akhir tahun 2019 mendatang. Hingga saat ini total rumah yang sudah didata mencapai 31.674 unit. Sedangkan total target KK yang akan didata mencapai 40.886 KK.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Beltim, Mathur Noviansyah mengungkapkan pendataan dilakukan secara populasi agar datanya akurat dan valid.

“Satu KK itu idealnya menempati satu rumah, apakah milik sendiri ataupun rumah sewa. Jadi walaupun ngontrak secara backlog dia sudah dianggap memiliki rumah,” jelas Mathur.

Pendataan dilengkapi dengan dokumen foto kondisi rumah, baik tampak dalam, luar, dan samping rumah. Ditambah setiap rumah wajib diberikan titik koordinat rumah, agar saat pemberian bantuan lebih mudah dan tidak salah sasaran.

“Nah dengan adanya data ini kita jadi lebih mudah, karena validitasnya dan akurasinya tinggi. Mengingat ini untuk program bantuan langsung, artinya harus diberikan ke by name and by address,” kata Mathur.

Tahun 2019 ini Dinas Perkim mengusulkan prioritas perbaikan pada 373 unit RTLH. Perbaikan menggunakan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 6,53 miliar.

“Sistem bantuannya menggunakan stimulan, setiap KK hanya diberikan Rp 17,5 juta untuk perbaikan rumah. Jadi kekurangannya dibebankan atau swadaya penerima bantuan, baik itu untuk bahan bangunan maupun upah jasa konstruksinya,” ujar Mathur.

Mantan Sekretaris Dinas PU itu berharap pemerintah pusat akan memberikan skema bantuan tersendiri bagi RTLH yang benar-benar kurang mampu. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mengkaji aturan untuk pemberian bantuan di luar stimulant atau swadaya.

“Kalau sekarang memang aturan untuk pembuatan rumah langsung jadi itu belum ada. Cuman kita berharap nanti baik dari pemerintah pusat maupun daerah akan merumuskan aturan untuk itu,” harap Mathur. (*/als)

Portal Media Online Masa Kini Yang Menyajikan Berita Aktual, Kredibel, Independen dan Terpecaya .Apabila terdapat kesalahan, koreksi, duplikasi dan atau mengandung informasi yang bersifat palsu atau tidak benar (Hoax) dapat menghubungi Tim Redaksi melalui kontak yang tersedia. Terima Kasih telah menjadi pembaca setia SATAMEXPOSE.COM.