Mei 03, 2019

AKSI ALIANSI BELITONG MAJU TAK TEMUI TITIK TERANG, BUPATI DAN WABUP TAK HADIR MESKI SUDAH DIUNDANG

Pertemuan antara DPRD dan Aliansi Belitong Maju, Jumat (3/5/2019). SatamExpose.com/Faizal
TANJUNGPANDAN, SATAMEXPOSE.COM – Aksi yang dilakukan massa Aliansi Belitong Maju di Gedung DPRD Kabupaten Belitung, Jumat (3/5/2019) belum menemui titik terang.

Aliansi Belitong Maju mempertanyakan terkait masalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3Kg. Selain itu dalam aksinya, aliansi ini juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap, termasuk mendukung pembangunan SPBE.

Belum adanya titik terang terkait aksi aliansi ini karena tidak hadirnya Bupati Belitung maupun Wakil Bupati Belitung dalam rapat dengar pendapat dengan aliansi dan DPRD Kabupaten Belitung.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani mengatakan, pihaknya telah mengundang Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Belitung sebelumnya. Namun pihak yang diundang tak hadir dalam pertemuan tersebut.

"Saya melihat ini hanya penyampaian sikap mereka (Aliansi Belitong Maju) saja, seharusnya ada putusan Pemerintah Daerah langsung. Misalnya kita akan melaksanakan HET ini  melakukan pengawasan bersama Pemerintah Pusat  dan bekerjasama dengan masyarakat. Misalnya juga mengatakan SPBE akan kita bangun dalam waktu yang sekian, itu putusan kalau seorang bupati yang bicara," kata Taufik kepada SatamExpose.com, Jumat (3/5/2019).

Dikatakan Taufik, susah kalau tidak ada sang pengambil keputusan. Untuk itu seharusnya Bupati atau Wakil Bupati datang pada rapat tersebut.

"Makanya kita sudah mengundang Wakil Bupati, Sekda supaya rapat ini ada hasil dari pertemuan. Kalau kami ini hanya memfasilitasi kepada Aliansi Belitong Maju ini. Supaya hasilnya bagaimana sikap pemerintah. Mereka kan tidak banyak meminta hanya harga LPG ini sesuai dengan HET-nya," ujarnya.

Namun demikian sebenarnya Pemerintah Daerah telah menentukan HET untuk LPG 3Kg yakni di angka Rp 22.500 untuk daratan Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk di wilayah kepulauan seperti di Pulau Seliu dan Pulau Mendanau ada perbedaan harga Rp 1.000.

"HET-nya sekarang kan Rp 22.500 itu dan tambahan Rp 1.000 untuk wilayah kepulauan itulah permintaan mereka tidak ada perbedaan harga. Makanya itu tidak akan putus kalau tidak ada sang pemberi kebijakan. SK gubernur itu harusnya berlaku karena kita juga Provinsi Babel, tapi karena kita tidak memiliki SPBE, maka kita mengambil di Pangkalpinang dan muncul biaya angkutnya," sebut pria yang akrab disapa Kutau ini.

Ia meminta kepada pemerintah daerah yang hadir dalam rapat tersebut yakni Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Bakri agar segera menyikapi permasalahan ini dan melaporkannya ke Bupati Belitung.


"Makanya saya minta ini kepada bagian ekonomi hasil rapat ini diteruskan kepada Bupati, sehingga ada dampak yang betul-betul untuk masyarakat," tandas Kutau. (fg6)

Portal Media Online Masa Kini Yang Menyajikan Berita Aktual, Kredibel, Independen dan Terpecaya .Apabila terdapat kesalahan, koreksi, duplikasi dan atau mengandung informasi yang bersifat palsu atau tidak benar (Hoax) dapat menghubungi Tim Redaksi melalui kontak yang tersedia. Terima Kasih telah menjadi pembaca setia SATAMEXPOSE.COM.