Jakarta - Selama dua hari ini, KPK bersama 16 lembaga melakukan rapat maraton membahas soal pengelolaan TKI. Hasilnya, semua lembaga termasuk BNP2TKI setuju untuk menghapus terminal kedatangan khusus TKI di bandara Soekarno Hatta.
"Disetujui akan dilakukan pengosongan dan atau pembubaran area BPKTKI Selapanjang. Diawali dengan penghapusan terminal tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2014).
Penutupan akan dilakukan pada bulan Oktober ini. Selanjutnya pihak Angkasa Pura akan membuat shelter khusus yang menangani penumpang bermasalah, bukan hanya untuk TKI. Shelter akan digunakan untuk penampungan sementara.
"Nanti shelter khusus yang akan dibangun bukan hanya untuk TKI, tapi juga untuk masalah yang berkaitan dengan penumpang sebagai crisis center. Sebagai tempat penampungan dahulu," jelas Bambang.
Selain itu, mulai bulan Oktober, penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTLN) tidak lagi akan dibagikan di bandara. Karena, hal itu yang disinyalir dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan pemerasan terhadap TKI selama ini.
"Penerbitan KTLN tidak akan dilakukan di bandara dan pelabuhan, tapi akan dilakukan sebelum proses pembekalan akhir pemberangkatan," ungkap Bambang.
Pihak kepolisian juga akan meningkatkan keamanan di area bandara dan pelabuhan. Nantinya, call center yang siap menerima aduan para TKI terkait pelayanan di bandara.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur menyambut baik putusan dalam rapat ini. Dia juga siap melakukan beberapa perubahan terkait putusan pembubaran terminal khusus TKI itu.
"Yang paling jelas nanti untuk travel, selama ini kan kami bekerja sama dengan lebih dari 300 travel. Kalau besok cukup 30 travel saja, karena hanya untuk TKI yang bermasalah," kata Gatot. (DetikNews)
