 |
| Ketua DPD KNPI Kabupaten Belitung, Muhammad Hafrian Fajar. IST |
TANJUNGPANDAN, SATAMEXPOSE.COM – Pelanggan PLN di Pulau Belitung merasakan pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai keluhan masyarakat banyak ditumpahkan di media social Facebook.
Masyarakat bahkan menyampaikan keluhannya ini ke DPRD Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu. Namun pemadaman masih terus terjadi dalam beberapa waktu belakangan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Belitung Muhammad Hafrian Fajar menilai listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Namun pada kenyataannya kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan ini tidak dipenuhi dengan baik.
Pria yang biasa dipanggil Jarwo ini menyatakan pemerintah daerah lemah seperti hilang jati diri ketika berhadapan dengan persoalan kemasyarakat yang berkaitan dengan BUMN, dalam hal ini PLN.
“Permasalahan lambat diselesaikan, ketegasan tidak terlihat, siapa yang rugi jika hal ini dibiarkan berlarut-larut? Tentu saja masyarakat,” tegas Jarwo kepada SatamExpose.com.
Masyarakat pengguna listrik sangat dirugikan dengan tidak profesionalnya PLN dalam mengelola listrik. Terlebih bagi para pengusaha kecil hingga menengah. Usaha masyarakat terganggu dengan seringnya terjadi pemadaman.
Terlebih Belitung saat ini sedang gencar membangun pariwisatanya, dan kepastian kenyamanan investasi yang diharapkan dari penanam modal adalah ketersedian listrik.
"Jangankan mengundang investor untuk datang turut-serta mengembangkan sektor tersebut. Pelancong yang datang pun akan merasa sangat terganggu dengan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan ini," tambah Jarwo.
Menurutnya, sudah saatnya Belitung berdaulat dalam hal energi. Desentralisasi energi (distributed power generation) perlu menjadi sorotan pemerintah daerah dan dijadikan rencana pembangunan kedepan yang progresif.
Yakni dengan mengembangkan pembangkit listrik sendiri yang disokong oleh energi baru terbarukan (EBT), dimana sumber daya alam yang kita miliki cukup melimpah, baik itu energi matahari, angin dan gelombang air laut.
“Ini semua dapat dikembangkan menuju kedaulatan energi di Kabupaten Belitung. Sehingga kita tidak tergantung sepenuhnya dengan keberadaan penyedia energi yang terpusat,” jelas Jarwo.
Meski konsep tersebut membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, tetapi untuk menuju masyarakat yang berdikari akan energi ini perlu dikampanyekan secara meluas.
Sehingga, ketersediaan energi listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat Belitung di era revolusi industri 4.0 ini dapat terpenuhi, jika perlu surplus yang diberitakan bukan lagi sekedar wacana.
“Percuma kita gembor-gemborkan pembangunan pariwisata, jikalau untuk beraktivitas saja sering terganggu oleh pemadaman aliran listrik dengan alasan mesin yang rusak dan segala hal yang menyertainya,” tandas Jarwo. (als)
