 |
| Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Beltim. IST/Diskominfo Beltim |
MANGGAR, SATAMEXPOSE.COM – Pemkab Beltim menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 persen pada 2021 mendatang. Penanggulangan kemiskinan ini menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2016 – 2021.
Hal itu disampaikan Bupati Beltim Yuslih Ihza saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Rabu (28/8/2019).
“Ini adalah target kita bersama. Saya meminta dukungan saudara-saudara dan seluruh pihak terkait untuk dapat bekerjasama, agar target tersebut dapat tercapai,” pinta Yuslih dalam pers rilis Diskominfo Beltim.
Yuslih menekankan Rakor diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan fokus program-program penanggulangan kemiskinan baik itu program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab Beltim.
Menurutnya selama ini masalah data yang tak akurat sering membuat program bantuan kurang tepat sasaran.
“Data-datanya dari dinas terkait itu harus akurat, biar tidak tumpang tindih dan salah sasaran. Kemudian saya harapkan datanya harus terus diperbaharui, supaya bantuan benar-benar tepat,” kata Yuslih.
Agar target itu tercapai, Yuslih berpesan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan harus mempertimbangkan dua prinsip utama yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan system perlindungan sosial.
“Kebijakan penanggulangan kemiskianan merupakan gerakan bersama, tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan,” tutup Yuslih.
Tahun 2018 lalu angka Kemiskinan Kabupaten Beltim 7,61 persen. Angka tersebut meningkat 0,25 persen dari tahun 2017 yang mencapai 6,81 persen.
Sementara itu Ketua TKPK Kabupaten Beltim Burhanuddin meminta seluruh OPD yang terkait berkomitmen menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) atau data satu pintu. Sehingga sasaran untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan benar-benar terfokus.
“Misalnya dalam penyusunan RKA 2020, di Bappeda harus melakukan revisi dan koreksi terhadap program yang menyentuh kepada masyarakat, baik itu yang bentuknya bantuan sosial, maupun kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat,” jelas Aan sapaan Burhanuddin.
Aan berharap BDT dapat menjadi data yang teritegrasi, dan pedoman seluruh OPD untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah. Namun ditekankan agar data di BDT dapat terus diperbaharui.
“Pembaharuan data itu penting. Soalnya penerima bantuan yang mungkin dulunya miskin sekarang sudah kaya, atau dulunya kaya saat ini jatuh miskin,” ujar Aan.
Dengan penerapan BDT, bantuan akan lebih efisien dan efektif. Aan khawatir kondisi di lapangan masih banyak penerima bantuan yang tumpang tindih, bahkan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
“Bantuan permodalan contohnya, baik di Pertanian, Perikanan yang dibantunya orang-orang itu melulu. Gitu juga dengan CSR, harusnya kan tidak seperti itu,” ungkap Aan. (*/als)
