 |
| Gambar : Suasana pertemuan Aliansi LS Kabupaten Belitung dengan pemangku jabatan di Kabupaten Beltim (8/10). |
Manggar, Satam Xpose --
Belasan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Aliansi LSM Kabupaten Belitung Timur melakukan
dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah
Kabupaten Beltim dan Forkominda mengenai kepastian arah kebijakan pembangunan
jangka menengah Kabupaten Beltim berlangsung di Gedung DPRD Beltim, Manggar,
Selasa (18/10).
“Kita mendesak DPRD
mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan karena
ketidaktegasan arah Beltim, seperti masalah kapal isap produksi, dana ADD untuk
desa dan lain-lain,” kata Rudi JW salah satu LSM yang hadir.
Selain itu Samsurizal dari
LSM warna Indonesia juga mempertanyakan perkembangan wisata dan tambang di
Beltim.
“Beltim punya wilayah
sendiri, bukan wilayah orang lain. Tolong buatkan dan kembangkan wisata tambang
yang kita miliki,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut,
Wakil Bupati Beltim Burhanudin yang akrab disapa Aan menjelaskan bahwa arah
kebijakan pembangunan Beltim sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Beltim.
Sedangkan hal-hal yang terkendala dalam proses pembangunan, Aan meminta semua
pihak dapat memahaminya.
“Kita sudah susun arah
kebijakan Beltim yang dituangkan dalam RPJMD. Masalah yang dihadapi karena
sejak Februari tadi kami terkena aturan dan pemangkasan anggaran dari
pemerintah pusat, jadi mohon dimaklumi dulu. Termasuk hasil dari evaluasi
terhadap APBDP bahwa tidak ada perubahan dari ADD dan akan dikembalikan
keporsinya ,” kata Aan.
Sedangkan berkaitan kapal
isap produksi yang dipertanyakan sejumlah LSM, Aan meminta agar semua pihak
dapat menahan diri dengan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
“Masalah kapal isap
produksi, kita selesaikan secara hukum. Adanya rencana aksi pada tanggal 20
kiranya kita dapat tahan diri untuk tidak anarkis, kita diskusikan dan
komunikasikan,” kata Aan.
Hal senada disampaikan
Jafri anggota DPRD Beltim bahwa setiap persoalan harus dimusyawarahkan secara
bersama-sama.
“Kita harus duduk
sama-sama, kita bicarakan dan buat kesepakatan. Semua bisa diselesaikan,seperti
dulu masalah timah bisa selesai, masalah-masalah lain juga bisa selesai. Kita
jangan anarkis, dampaknya tidak baik untuk Pulau Belitong. Jadi dak de yang
bakar-bakar ye,” ujar mantan ketua DPRD Beltim ini.
Kepala Kejaksaaan Negeri
Manggar, Widagdo juga menanggapi bahwa pihaknya siap memberikan bantuan hukum.
“Terhadap topik pembahasan
mengenai Beltim mau dibawa kemana? Dari pihak kami akan siap membantu dengan
memberikan pendapat hukum, jangan sampai terjadi tindakan anarkis seperti
pembakaran dan lainnya,” ujar Widagdo.
Begitu juga yang
disampaikan Kapolres Beltim AKBP Nono yang mengusulkan perlunya ada forum
musyawarah bersama untuk menampung aspirasi berbagai pihak.
“Kita harus jaga wilayah
kita supaya aman dan kondusif. Kenapa masalah bisa terjadi? Intinya kita harus
bisa bangun komunikasi publik dengan berdiskusi, sarasehan dan pertemuan di
warkop atau dimanalah untuk menampung aspirasi dan membahas bersama. Kita harus
semangat membangun Beltim,” kata Nono. (Ver-Humas)
