Ticker

6/recent/ticker-posts

KEK PARIWISATA PERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BELITUNG

GAMBAR ; Tumpukan batu di pantai Tanjung Kelayang tersusun rapi mempercantik  pantai yang berpasir putih.

Laporan wartwan Satam Xpose, Ruswandi.

Tanjungpandan, SX --
Penggelontoran anggaran pasca penetapan Tanjung Kelayang sebagai kawasan KEK Pariwisata sebesar 18 triliun rupiah oleh pusat diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belitung.
GAMBAR :Taufik Rizani (Ketua DPRD)

Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani berkeyakinan dengan gelontoran dana tersebut  pembangunan infrastruktur di negeri laskar pelangi akan selesai pada tahun 2022, termasuklah pembangunan Bandara H AS Hanandjoeddin, Air Baku, dan penambahan daya listrik.

"Termasuk didalam nya infrastruktur jalan raya. Jadi dari rencana awal pembangunan, tahun 2022 semuanya sudah clear. Kalau tidak ada gelontoran anggaran tersebut, mungkin  pembangunan di Belitung baru clear tahun 2030 lebih," ungkap Taufik kepada 'SX' Kamis (31/3).

Jika hanya mengandalkan APBD Belitung untuk pembangunan berbagai macam infrastruktur tersebut dirasakan sangat tidak mungkin diselesaikan secara cepat, karena APBD Kabupaten Belitung saat ini baru mencapai Rp 1,2 triliun.

"Belum dipotong untuk belanja pegawai sampai Rp 400 miliar, nah sisa nya hanya sekitar Rp 800 miliar untuk pembangunan, dan itu sangat tidak mungkin. Perbedaan nya sangat jauh sekali dari perhitungan pembangunan," ujarnya menambahkan.

Gelontoran APBN sebesar Rp 18 Triliun itu, menyusul adanya penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk dipergunakan guna membangun sarana pendukung KEK Pariwisata tersebut.

"Proyek ini proyek strategis Nasional dan yang menjadi target pencapaian KEK itu, salah satu contoh misalkan, seperti Bandara, itu tidak mungkin dibangun menggunakan APBD," pungkas Taufik Rizani.
Gambar : H Sahani Saleh, S.Sos (Bupati Belitung

Senada dengan Taufik, Bupati Belitung, Sahani Saleh (Sanem) mengatakan, untuk anggaran sebesar 18 triliun rupiah  itu, sebetulnya 10 triliun rupiah merupakan unsur dari Pemerintah. Sedangkan Rp 8 triliun sisanya dari pihak swasta untuk keperluan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

"Jadi untuk mendatangkan pihak swasta, pemerintah harus mengeluarkan modal Rp 10 triliun, dan investor  8 triliun rupiah," kata Sanem kepada Satam Xpose.

Lebih lanjut Sanem mengatakan bahwa anggaran tersebut baru bisa digelontorkan tergantung dari kesiapan dokumen rencana pembangunan. 

"Mudah-mudahan kalau jadi tahun ini juga akan dibangun pelabuhan yacth dan nanti ada team pelaksana akan investarisir dana-dana yang diturunkan dalam pengembangan insfrastruktur dan ekomomi," pungkasnya.***