 |
| Gambar : Gubernur mediasikan PT. Timah dan para nelayan Bangka di di Kantor PT. Timah Tbk. |
PANGKALPINANG, SATAMEXPOSE.COM - Kompleksnya
permasalahan pertambangan timah lepas pantai (off shore). Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memfasilitasi pertemuan antara PT.
Timah dan para nelayan di Kantor PT. Timah Tbk sebagai tindak lanjut
dari aksi demo tanggal 5 April 2021 lalu.`
Pertemuan tersebut dihadiri pula
Kapolda Babel, Kajati Babel, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk,
Danrem 045/Gaya, serta perwakilan nelayan, Kabupaten Bangka, Bangka Barat
dan Bangka Selatan.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur
menegaskan dirinya bersama masyarakat nelayan berjuang agar tidak dirugikan
akibat aktivitas penambangan PT. Timah.
Disisi lain, Gubernur
menjelaskan perannya di daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan kebijakan
pembangunan pusat, yang diharuskan mendukung perusahaan pelat merah
tersebut agar mendapatkan keuntungan sehingga memberikan sumbangsih bagi bangsa
dan negara.
Sebelumnya, nelayan Kabupaten
Bangka, dalam hal ini nelayan Matras dan Tanjung Kelabat menolak kehadiran
Kapal Isap Produksi (KIP). Dilanjutkan dengan nelayan Tanjung Ketapang serta Batu
Perahu Kabupaten Bangka Selatan, mereka menuntut hal serupa ditambah dengan
penghentian pengoperasian Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayahnya.
Abdullah, salah satu perwakilan
nelayan mengatakan, nelayan banyak dirugikan terkait aktivitas tersebut yang
berdampak mengurangi hasil tangkapan para nelayan.
Sementara itu Presiden
Mahasiswa Babel, Yusuf Saputra berharap adanya kebijakan meskipun IUP sudah
terbit hingga 2025, dikarenakan masyarakat sudah sepakat menolak.
"Meski Babel kita
dikarunia timah akan tetapi harus melihat dari sisi lain akibat penambangannya,
seperti efek sosial, kelautan dan pariwisata yang hancur. Selain itu, jangan
intimidasi nelayan dari pihak manapun terkait penolakan mereka terhadap
KIP," ujarnya.
Demikian pula halnya dengan
nelayan Belo Laut, mereka diresahkan dengan adanya kabar Ponton Isap Produksi
(PIP) milik PT Timah akan masuk ke perairan Belo Laut.
Perwakilan nelayan Belo Laut,
Alfian menolak keras kehadiran Ponton Isap Produksi (PIP) yang ada di kawasan
Belo Laut yang diisukan pengoperasian 1 mil di pinggir pantai.
"Karena kegiatan itu kurang
lebih satu mil dari pesisir, kemudian di situlah tempat kami mencari
ikan," terangnya.
Menanggapi hal tersebut,
Direktur Operasi Produksi (Dirops) PT Timah, Agung Pratama menjelaskan untuk
beroperasi PIP, disebutkan pasti akan melalui rangkaian mekanisme di antaranya
Standard Operasional Pekerjaan (SOP) serta pemberitahuan, yang hingga kini
pihaknya tidak pernah mengeluarkan karena tidak pernah ada wacana menuju ke
arah sana.
"Kabar PIP yang masuk ke
Batu Perahu dan Belo Laut, sampai sejauh ini kita belum ada untuk rencana
kegiatan PIP di kedua wilayah tersebut," ujarnya..
Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung (Babel), Erzaldi Rosman selaku fasilitator menekankan kepada PT. Timah
dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan masyarakat.
"Saya sarankan kepada PT.
Timah untuk menambah direksi yang khusus mengadakan komunikasi dengan
masyarakat. Perjuangan nelayan yang terganggu karena aktivitas pertambangan ini
sudah didengar PT. Timah, saya yakin perusahaan akan mengakomodir
keinginan para nelayan," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut
Gubernur juga mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membatalkan IUP sekalipun
dirinya Gubernur. Oleh karenanya, jika masyarakat berkeberatan terkait
aktivitas penambangan untuk mengirimkan surat penolakan, yang nantinya akan menjadi
dasar untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.
(ikp-babel)
