Ticker

6/recent/ticker-posts

JPU KEJARI BELTIM HANYA TUNTUT SYARIFAH AMELIA PIDANA DENDA RP 6 JUTA, PENASIHAT HUKUM SEBUT ADA KEMAJUAN

Syarifah Amelia saat mendengarkan tuntutan JPU dalam
persidangan di PN Tanjungpandan.
SatamExpose.com/Ferdi Aditiawan

TANJUNGPANDAN, SATAMEXPOSE.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Beltim menuntut terdakwa perkara dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada Beltim Syarifah Amelia pidana denda Rp 6 juta.


Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dilakukan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Senin (30/11/2020). Dalam tuntutannya, JPU berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.


JPU menilai terdakwa melakukan tindak pidana Pilkada di Beltim sesuai dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 187 ayat 2 Jo Pasal 69 huruf c UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.


JPU juga meminta barang bukti berupa satu buah flasdisk berisikan video kampanye terdakwa berdurasi 33 detik dikembalikan kepada saudara Haris.


JPU menilai adapun hal yang memberatkan yakni, terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.


Selain itu, JPU menyebutkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam tahap pembuktian mengenai unsur-unsur pidana pemilu sebagai berikut yang berbunyi:


Menurut JPU, terdakwa dengan sengaja melanggar ketentuan pelanggaran larangan berkampanye, pelanggaran yang berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat.


Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka JPU berpendapat, berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana. Oleh karena telah terbukti bersalah sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya.


Pasca mendengar pembacaan tuntutan, ketua tim penasehat hukum terdakwa Ali Nurdin meminta majelis menunda sidang sampai pukul 20.00 WIB untuk penyampaian pembelaan (pledoi).


"Karena tadi sidang tertunda hampir enam jam dari rencana pukul 10.00 WIB baru dimulai pukul 14.30 WIB. Maka kami minta penundaan enam juga untuk mempersiapkan pledoi," ujar Ali Nurdin usai mendengarkan tuntutan JPU dalam persidangan.


Ketua Majelis Hakim Himelda Sidabalok didampingi AA Niko Brama Putra dan Rino Adrian Wigunadi mengabulkan permintaan penasehat hukum dan menunda sidang sampai pukul 20.00 WIB.


"Sidang diskors sampai pukul 20.00 WIB dengan agenda mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya," ujar Himelda Sidabalok seraya mengetuk palu.


Usai sidang, Ali Nurdin menilai adanya kemajuan perkara ini bagi kubunya. Pasalnya JPU menuntut kliennya dengan tuntutan denda Rp 6 juta, bukan pidana penjara.


Meski begitu, Ali Nurdin mengatakan dalam masalah ini bukan dilihat dari besaran denda tapi justru keadilan, yakni peristiwa yang didakwakan itu merupakan suatu kesalahan atau tidak.


"Ini semata-mata bukan permasalahan menyangkut Amel. Karena kalau ini diterima begitu saja, akan berakibat pada masyarakat luas, dimana kalau masyarakat berbicara sesuatu yang tidak bermaksud memfitnah, menghasut dan mengadu domda tiba-tiba bisa ditafsirkan secara akuntario," kata Ali Nurdin.


Ali Nurdin menilai penerapan tafsir akuntario berbahaya bagi kelangsungan hidup berdemokrasi. Sebab, hukum pidana selalu mengenal azas legalitas yang mengajarkan bahwa tidak seorang pun bisa dipidana, kecuali ada ketentuan yang tegas mengatur pidana tersebut.


Selain itu, lanjutnya, hukum pidana juga sangat ketat karena negara harus dibatasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya, terutama membatasi kebebasan rakyatnya.


"Langkah selanjutnya kami akan menyusun pledoi dan sudah diberi kesempatan. Nanti pledoi tertulis akan kami sampaikan nanti," ujar Ali Nurdin. (fat)